Berita Diberikan Sanksi Untuk Pemudik Bandel

Beritatipz – Berita Mengenai larangan keras Mudik sudah di berlakukan oleh pemerintah, untuk melancarkan hal tersebut Presiden Jokowi sudah menghimbau pihak Aparat Kepolisian hingga Kementrian perhubungan agar menyiapkan Strategi untuk Memutar balikan PEMUDIK yang hendak keluar dari wilayah JABODETABEK.

Kebijakan ini diambil untuk mencegah bertambahnya penyebaran Virus Covid-19, adapun dengan pembatasan pemakaian jalan tol untuk kendaraan pribadi dilarang keras menggunakan jalur tersebut.
Hanya kendaraan yang berkaitan dengan kesehatan dan logistik boleh untuk menggunakannya.

Berita mengenai Larangan mudik pemerintah juga telah mengambil tindakan tegas untuk Pemudik yang masih bandel dengan memberikan sanksi sesuai UU no.6 Thn 2018 mengenai kekarantinaan.
Adita Irawati menjelaskan ada dua macam sanksi yang akan di berikan berdasarkan Periode waktu yang sudah ditetapkan yaitu,
per tgl 24 Apr sampai 7 Mei, 7 Mei hingga 31 Mei“.

 Sanksi periode yang pertama pemudik yang tertangkap melanggar ketentuan tersebut akan di minta memutar kendaraanya untuk arah balik

untuk Sanksi periode yang pertama pemudik yang tertangkap melanggar ketentuan tersebut akan di minta memutar kendaraanya untuk arah balik

Sanksi periode pertama pemudik yang kedapatan dan tertangkap melanggar ketentuan tersebut akan di minta memutar kendaraanya untuk arah balik.

Sanksi yang Kedua jika petugas menangkap pemudik akan diminta untuk memutar balikan kendaraannya berikut akan adanya dikenakan DENDAsesuai perundangan yang berlaku.

Berita mengenai perihal dendanya Pemerintah sudah menerapkan nominal yang cukup fantastis pelanggar akan di kenakan denda senilai 100juta atau denda kurungan.

Dikarenakan perihal tersebut sudah selalu di sampaikan dan di beritakan terus menerus agar masyarakat mengerti dan masih saja banyak yang tidak menaati nya.
Dan akhirnya terpaksa saat ini pemerintah harus menindak dan menerapkan dengan tegas bagi siapapun yang tidak menaati nya.

Berita Diberikan Sanksi Untuk Pemudik Bandel
Djoko Setjowarnoepada mendukung keras undang-undang no.6 Thn 2018 pasal 93 tersebut.